Home » Berita Umum » Siaran Pers: Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Untuk Televisi Digital

Siaran Pers: Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Untuk Televisi Digital

(Jakarta, 12 Pebruari 2012). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 6 Pebruari 2012 telah menanda-tangani Keputusan Menteri Kominfo No. 95/KEP/M.KOMINFO/2/2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau). Pengesahan Keputusan Menteri Kominfo tersebut menyusuli suatu regulasi yang juga sempat ditetapkan oleh Menteri Kominfo pada tanggal 2 Pebruari 2012, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air). Kedua regulasi tersebut sebelum ini sempat dilakukan uji publik melalui Siaran Pers No. 88/PIH/KOMINFO/12/2012 tertanggal 26 Desember 2011.

Demikian pula 2 regulasi sebelumnya, yang juga telah ditetapkan pada bulan November 2011, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) yang disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi 478 – 694 MHz yang disahkan pada tanggal 23 November 2011. Baik Peraturan Menteri Kominfo No 22 dan No. 23 sebelumnya telah dilakukan uji publik, yaitu melalui Siaran Pers No. 48/PIH/KOMINFO/7/2011 tertanggal 18 Juli 2011 (untuk RPM yang kemudian menjadi Permen No. 22) dan juga Siaran Pers No. 60/PIH/KOMINFO/8/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 (untuk RPM yang kemudian menjadi Permen No. 23). Penjelasan ini diperlukan untuk menunjukkan, bahwa secara konsisten Kementerian Kominfo telah melakukan uji publik secara terbuka dan bukan sebagai formalitas.

Khusus mengenai Keputusan Menteri Kominfo tentang Peluang Usaha tersebut, beberapa hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Membuka peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), zona layanan 5 (Jawa Barat), zona layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), zona layanan 7 (Jawa Timur) dan zona layanan 15 (Kepulauan Riau) dalam rangka penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).
  2. Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diberikan kepada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi.
  3. Pemilihan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang akan ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dalam Peraturan menteri tersendiri.
  4. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mulai dilaksanakan paling lambat 2 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sebagai bagian dari sosialisasi menjelang akan diadakannya seleksi untuk menetapkan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat umum, yaitu antara lain sebagai berikut:

  1. Kebijakan Pemerintah terkait implementasi penyiaran digital di Indonesia ini menggunakan dasar-dasar hukum, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Secara khusus, Pasal 2 dari PP tersebut menyebutkan, bahwa lembaga penyiaran swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi: penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; penyiaran radio FM secara analog atau digital; penyiaran televisi secara analog atau digital; dan penyiaran multipleksing.
  2. Menteri Kominfo telah menyampaikan paparan sebagai laporan resmi kepada Komisi 1 DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 25 Januari 2012, yang khusus membahas tentang persiapan implementasi penyiaran digital, dimana pada RDP tersebut telah banyak diperoleh sejumlah usulan, kritik dan saran bagi penyempurnaan persiapan implementasi penyiaran digital. Di akhir RDP, beberapa butir kesimpulan RDP yang terkait dengan masalah digital adalah sebagai berikut:

    1. Mengingat saat ini Komisi I DPR RI tengah merumuskan draft Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang akan mengatur pula aturan/kebijakan terkait dengan program penyiaran digital, maka Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo untuk memberikan masukan terkait kebijakan program penyiaran digital kepada Komisi I DPR RI.
    2. Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo untuk mengkaji ulang Permen terkait Digitalisasi Penyiaran yakni Permen Nomor 22 tahun 2011 dan Permen Nomor 23 Tahun 2011 sehubungan dengan perkembangan teknologi yang belum diatur dalam dua Permen tersebut.
    3. Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo agar pelaksanaan program penyiaran digital tetap merujuk pada prinsip diversity of ownership dan diversity of content sehingga tidak terjadi monopoli terkait kepemilikan hak penggunaan frekuensi, penyelenggara infrastruktur/Mux dan penyelenggara program siaran disertai dengan seleksi yang ketat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
    4. Agar pelaksanaan program penyiaran digital tidak membebani masyarakat, Komisi I meminta agar set top dapat diperoleh dengan harga semurah mungkin serta memberdayakan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan industri dalam negeri.
    5. Sehubungan dengan peran strategis Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai sabuk pengaman informasi tegaknya NKRI, Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo agar program penyiaran digital harus memprioritaskan LPP TVRI dan RRI baik dalam penggunaan frekuensi maupun penyelenggaraan infrastrukur/Mux.
    6. Dalam rangka pelaksanaan migrasi dari sistem analog ke digital, Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo agar pelaksaan program penyiaran digital mengacu pada Roadmap yang komprehensif, melibatkan semua stakeholder terkait dengan penyiaran serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat.
  3. Terhadap sejumlah rekomendasi Komisi 1 DPR-RI tersebut, maka Kementerian Kominfo sangat menghormatinya dan berkomitmen meresponnya secara positif sebagai bagian dari sikap konkret perhatian Komisi 1 DPR-RI terhadap persiapan implementasi penyiaran digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo.
  4. Alasan utama mengapa kebijakan penyiaran digital ini harus dilaksanakan adalah: adanya International Telecommunication Union (ITU) melalui the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement, yang di antaranya telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu untuk negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran tv analog ke penyiaran tv digital. Selain itu, karena teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya dan secara bertahap menjadi usang, dan yang terutama adalah pektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sehingga efisiensi menjadi kritikal. Penggunaan teknologi digital berarti menjadi penghematan spektrum frekuensi.
  5. Adapun manfaat penyiaran digital:

    1. Bagi konsumen: akan menerima kualitas gambar dan suara yang lebih baik, dan dimungkinkan untuk memperoleh pilihan program siaran yang lebih banyak.
    2. Bagi lembaga penyiaran: terbuka kemungkinan memperoleh efisiensi infrastruktur dan biaya operasional.
    3. Bagi industri kreatif: akan menumbuhkan industry konten.
    4. Bagi industri perangkat: penyiaran digital ini akan member kesempatan bagi industri nasional untuk memproduksi set to box.
    5. Bagi pemerintah: penggunan spectrum frekuensi radio akan menjadi sangat efisien.
    6. Secara umum, penyiaran analog tidak menghasilkan kualitas gambar dan suara yang memadai di pesawat televisi. Sedangkan penyiaran digital membantu kualitas penerimaan sinyal gambar dan suara di televisi agar sesuai dengan sinyal asalnya. Sinyal digital bisa diterima tanpa perlu mengganti televisi, dengan bantuan set-top-box (semacam decoder).
    7. Selain itu, dengan teknolgi digital terkini (DVB-T2), pemirsa akan menikmati kualitas penerimaan gambar dan suara yang menakjubkan, bertambahnya jumlah saluran program siaran, munculnya aplikasi penyiaran baru, multimedia dan layanan entertain lainnya. Lembaga penyiaran akan mendapatkan keuntungan rendahnya biaya operasi dan kecanggihan teknologi. Peluang pengembangan konten lokal menjadi terbuka.
  6. Prinsip dasar migrasi analog ke digital adalah sebagai berikut:

    1. Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus.
    2. Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus.
    3. Jaminan kepada LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran, walau dalam masa transisi (simulcast).
    4. Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran di digital.
    5. Pemerintah sedang mengkaji kebijakan subsidi set-top-box ke masyarakat agar tepat sasaran.
  7. Pembagian zona layanan multipleksing adalah sebagai berikut:

    1. Zona 1: Aceh dan Sumatera Utara.
    2. Zona 2: Sumatera Barat, Riau, Jambi.
    3. Zona 3: Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung.
    4. Zona 4: Jakarta, Banten.
    5. Zona 5: Jawa Barat.
    6. Zona 6: Jawa Tengah, Yogyakarta.
    7. Zona 7: Jawa Timur.
    8. Zona 8: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
    9. Zona 9: Papua, Papua Barat.
    10. Zona 10: Maluku, Maluku Utara.
    11. Zona 11: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
    12. Zona 12: Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara.
    13. Zona 13: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
    14. Zona 14: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.
    15. Zona 15: Kepulauan Riau.
  8. Beberapa terminologi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

    1. Penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
    2. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 program atau lebih pada 1 saluran pada saat yangbersamaan.
  9. Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) terdiri dari:

    1. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.
    2. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
  10. Saat ini TV analog untuk bisa menerima siaran digital memerlukan alat bantu penerimaan set-top-box (alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV). Set-top-box dibutuhkan untuk membaca sinyal digital. Tanpa set-top-box, gambar dan suara tidak akan muncul di TV. Beberapa tahun ke depan setelah siaran TV digital ada, akan banyak TV yang terintegrasi dengan set-top-box. Pemerintah saat ini sedang mengkaji program subsidi set-top-box untuk rakyat miskin. Mengingat program ini membutuhkan biaya sangat besar, Kementerian Kominfo sedang mengkaji bersama Kementerian Keuangan untuk keperluan ini.
  11. Pemerintah merencanakan periode simulcast, yaitu periode transisi dimana siaran analog dan siaran digital akan disiarkan bersamaan. Mengingat Indonesia sangat luas, waktu mulai dan berakhirnya periode ini akan berbeda-beda setiap lokasinya. Secara keseluruhan, periode ini akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018. Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan (analog switch-off).
  12. Secara bertahap setiap lokasi akan bersiaran TV digital. Tahun 2012 ini diawali di Jawa dan Kepulauan Riau. Proses bertahap sangat penting untuk menyeimbangkan peredaran set-top-box dan besarnya investasi lembaga penyiaran. Pertimbangan Kep. Riau didahulukan karena dalam beberapa tahun terakhir penggunaan frekuensi radio penyiaran di lokasi ini menyebabkan interferensi dan perselisihan dengan Malaysia dan Singapura. Migrasi ke digital akan menyelesaikan perselisihan ini.
  13. Di era analog, penyediaan infrastruktur dan program siaran dilakukan oleh satu Lembaga penyiaran untuk menyiarkan 1 program siaran. Di era digital dengan teknologi terkini DVB-T2, penyediaan infrastruktur oleh 1 lembaga penyiaran bisa menyalurkan sampai dengan 12 program siaran. Dengan demikian, di era digital Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LP3S) dalam menyalurkan program siarannya tidak perlu membangun/memiliki infrastruktur sendiri, namun bisa menyewa dari Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) sebagai penyedia infrastruktur.
  14. Pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6 LP3M yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Jumlah ini paling optimal sesuai kondisi penyiaran di era analog mempertimbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis dan keterbatasan frekuensi radio.
  15. Pemerintah menetapkan dengan pertimbangan efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar) yang sudah terbangun, yang berhak menjadi LP3M adalah LPS yang telah beroperasi dan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Peluang bagi penyelenggara baru menjadi LP3M tidak diberikan karena hal ini merupakan suatu inefisiensi bila terjadi pembangunan infrastruktur yang baru padahal infrastruktur yang tersedia sudah ada.
  16. Dalam pelaksanaan seleksi LP3M, pemerintah akan menetapkan kriteria ketat sehingga kesempatan sebagai LP3M akan terbuka lebih adil. Pemerintah akan memastikan LP3M agar melaksanakan prinsip “open access/keterbukaan” dan “non-diskriminatif” sehingga praktek-praktek monopoli bisa dihindarkan. Pemerintah akan mengenakan sanksi tegas untuk setiap pelanggaran yang terjadi.
  17. Kriteria seleksi akan ditetapkan secara ketat sehingga hanya satu LPS yang mewakili satu kelompok usaha untuk bisa mengikuti proses seleksi dan memenangkan hak sebagai LP3M di satu zona. Tim seleksi akan menggugurkan jika ada peserta yang yang terbukti memiliki afiliasi dengan peserta lainnya di zona yang sama.
  18. Digitalisasi penyiaran TV dengan SSJ adalah dua program pemerintah yang berbeda namun saling bersinergi. SSJ adalah wujud dari diversifikasi konten dan kepemilikan. Dengan digitalisasi, pelaksanaan SSJ tetap berjalan bahkan peluang konten lokal semakin terbuka mengingat jumlah saluran program siaran akan lebih banyak di setiap wilayahnya.
  19. Proses perizinan LP3S tetap mengikuti proses perizinan yang ada sekarang yaitu proses yang melibatkan Kementerian Kominfo dan KPI melalui Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di daerah.
  20. LP3M hanya dapat menyiarkan program siaran milik LP3S yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP).
  21. Kemkominfo merencanakan pelaksanaan seleksi dimulai bulan Februari 2012. Pertimbangan waktu yang cepat ini adalah target mulai pelaksanaan siaran digital di tahun 2012 dan target penghentian siaran analog di tahun 2018. Durasi migrasi tahun 2012-2018 ini dirasakan ketat sehingga pemunduran jadual akan berdampak pada pemunduran jadual penghentian siaran analog.
  22. LP3M di satu zona layanan harus berasal dari LPS yang telah memiliki IPP di wilayah layanan dalam zona tersebut. Dengan demikian kekuatiran penguasaan beberapa zona layanan oleh satu LP3M tidak perlu dirisaukan.

    —————
    Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

About This Post
Posted by on Feb 20th, 2012 and filed under Berita Umum. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response via following comment form or trackback to this entry from your site

Leave a Reply

*