Home » Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi Publik

KOMISI INFORMASI PUBLIK PROV. KEPULAUAN RIAU

I. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan  publik negara dan badan publik non negara untuk  memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP  dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan  penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI.  KI Pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM).

Menurut pasal 24 UU  KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten /Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI Provinsi dan KI kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

Dalam UU KIP terdapat pengelompokan informasi diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan. Kedua,  informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya  BMKG wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.

 

II. MANFAAT
Manfaat UU KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai.

 

III. KOMISI INFORMASI (KI) PROVINSI KEPRI

Setelah melalui mekanisme selektif adminstrasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Fit and Propertest oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara, maka Komite Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau terbentuk sesuai SK. Gubernur Kepulauan Riau Nomor 373 Tahun 2010.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Muhammad Sani dilaksanakan di Aula Pemprov Kepri pada hari Rabu, Tanggal 4 Agustus 2010 yang disaksikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Ahmad Alamsyah Saragih, Ketua DPRD Kepri Provinsi Kepulauan Riau dan pejabat Kepri lainnya. Lima orang anggota Komisi Informasi Kepulauan Riau periode 2010-2014 adalah Taba Iskandar, Arifuddin Djalil, Budi Sufianto, James F Papilaya dan Lis Mindiningsih, dan Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang pertama terbentuk untuk wilayah se-Sumatra.

Komite Informasi Publik (KIP) merupakan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik, yang diantaranya berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut masalah keuangan negara ataupun lainnya.

Tujuan lainnya adalah untuk mendorong terciptanya layanan informasi yang baik dalam setiap layanan publik, atau dengan kata lain masyarakat diberikan hak penuh atas informasi yang sifatnya terbuka.

Ketua Komisi Informasi (KIP) Pusat, Akhmad Alamsyah Saragih memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas kesuksesannya membentuk Komisi Informasi Publik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang pertama yang membentuk Komisi Informasi di luar Pulau Jawa.

Nama Komisioner Provinsi Kepri :

1.  Hj. Liasmidiningsih

2.  Arifuddin Jalil

3. Taba Iskandar

4. Budi Sufianto

5. James F. Papilaya

Alamat Komisi Informasi Kepri :

Jalan D.I Panjaitan KM 6 No.2  Telpon (0771) 319085, Tanjung Pinang Kepulauan Riau